|
|
| |
| Rabu, 11 November 2009 | | BKKBN Minta Program KB Dianggarkan Kabupaten/Kota | Palembang, BP
Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sumsel, mengharapkan agar kabupaten/kota menganggarkan dana khusus untuk program KB. Anggaran diperlukan karena Sumsel termasuk tingkat natalitas (kelahiran) tinggi.
Kepala BKKBN Sumsel Tri Tjahyadi, di Hotel Horison, Selasa (10/11), mengatakan, di Sumsel baru Kabupaten OKU Timur dan OKI yang menganggarkan dana khusus untuk program KB, dengan nilai mencapai Rp5 miliar. “Saya harap, kabupaten/kota lainnya juga dapat menganggarkan dana khusus untuk program KB. Pasalnya, selama ini seluruh anggaran KB dari pusat,” kata Tri Tjahyadi.
Dia menekankan perlunya anggaran khusus di kabupaten/kota untuk program KB, karena persentase kelahiran di Sumsel mencapai 1,45 persen per tahun dari jumlah penduduk Sumsel 7 juta orang. Angka tersebut dinilai sangat tinggi, mengingat secara nasional hanya 1,3 persen. Padahal tahun 2003, persentase kelahiran di Sumsel hanya 1,2 persen.
Dengan anggaran yang memadai, maka program KB dapat sukses, yang muaranya akan berdampak terhadap penurunan angka kemiskinan. Usaha yang dilakukan BKKBN Sumsel sendiri adalah, menyiapkan alat kontrasepsi di setiap desa se-Sumsel secara gratis dan BKKBN memberikan pengertian kepada masyarakat tentang pentingnya ber-KB untuk meningkatkan kesejahteraan.
Saat ini, yang menjadi kendala program KB bisa sampai ke daerah karena keterbatasan akses infrastruktrur dan kesadaran pria berperan aktif dalam program KB. Padahal justru KB pria dianggap paling aman. Alat kontrasepsi yang paling diminati oleh pasangan usia subur adalah KB suntik.
Dalam satu tahun, BKKBN Sumsel bisa melayani 160 ribu peserta KB suntik. Selama tahun 2009, jumlah peserta KB aktif Sumsel mencapai 342 ribu orang, dimana 320 ribu di antaranya adalah peserta KB wanita. Diharapkan tahun 2010, akan terjadi penambahan peserta KB baru sampai 150 ribu orang.
Menurut Tri, BKKBN menganjurkan pasangan usia subur agar ber-KB dengan tujuan untuk mengatur kelahiran sehingga menghasilkan keluarga yang sejahtera. “Jadi kami bukan untuk menekan jumlah penduduk karena itu melanggar HAM. Kami melihatnya dari sisi pendekatan kesejahteraan keluarga,” kata dia.
Sementara Asisten 1 Pemprov Sumsel H Aidit Azis mengatakan, prestasi Pemerintah Provinsi Sumsel yang kini menduduki peringkat ke-12 dari 32 provinsi di Indonesia dalam menekan angka kelahiran di setiap tahunnya, harus lebih ditingkatkan. Setidaknya ke depan Sumsel mampu menduduki peringkat enam untuk skala Nasional. Itu bertujuan juga membantu meningkatkan ranking Indonesia yang kini menduduki peringkat 107 dunia dalam menekan angka kelahiran.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemprov Sumsel melalui BKKBN akan menggalakkan lagi program KB kepada masyarakat, memperbanyak petugas KB di lapangan sesuai dengan jumlah penduduk dalam suatu daerah, meningkatkan pelayanan komunikasi dan konseling kepada masyarakat, mengaktifkan program KB di seluruh kabupaten/kota yang baru mencapai 11 daerah, serta melakukan pembelian alat kontrasepsi melalui Anggaran Pendapatan Badan Daerah (APBD). cr1/ nor |
BACK | HOME |
|
| |
|
