Untuk Kemajuan Masyarakat Sumsel
  Kamis, 09 09 2010   HOME | INDEKS | CARI BERITA

  :: UTAMA

  :: KOTA

  :: SPIRIT SUMSEL

  :: HUKUM

  :: NASIONAL

  :: EKONOMI

  :: SHOWBIZ

  :: OLAHRAGA

  :: PENDIDIKAN

  :: OPINI

  :: PEMILUKADA

  :: MINGGUAN

  :: GESIT

 
T A J U K - P A G I
 
Sistem Hukum
Konflik antara Komisi Pemberantasan Komisi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dinilai hanya merupakan imbas dari buruknya sistem hukum yang ada di Indonesia. Persoalan hukum yang seharusnya menjadi sorotan utama adalah semakin merajalelanya mafia peradilan. Akan menjadi percuma jika konflik KPK dengan Polri selesai, namun mafia peradilan masih terus berkembang. Pasti supremasi hukum tidak akan terwujud. Dari pengalaman dan penglihatan kita
C E L O T E H
 
+ DPR minta nama-nama dalam rekaman diusut
- Buktike secara hukum bae!!!i>

+ Kalangan DPR tolak usul kenaikan gaji Menteri
- Kalo gaji DPR itu naik pulo, makmano!!!
 
 
 
 

Kamis, 05 November 2009
RAPBD Dua Kabupaten Turun
Muaraenim, BP

Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) dan Muaraenim, pada 2010 mendatang, diperkirakan akan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Turunnya RAPBD Muaraenim disebabkan banyaknya penerimaan dari APBN gagal didapatkan kembali oleh Pemkab Muaraenim khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan dan dana percepatan pembangunan.

Sementara penurunan RAPBD Perubahan OKU disebabkan pos pendapatan yang direncanakan Rp571.896.719.210 mengalami penurunan sebesar Rp13.599.800.065 atau sebesar 2,32 persen.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemkab Muaraenim H Chairudin Somad, Rabu (4/11), mengakui, target kenaikan RAPBD di atas Rp1 triliun tak tercapai. Malah dibandingkan 2009 sebesar Rp998 miliar, tahun depan turun menjadi Rp904 miliar lebih.

Menurut Chairudin, pada 2009 Pemkab Muaraenim berhasil memperoleh DAK Pendidikan sebesar Rp19 miliar dan dana adhoc infrastruktur dari pemerintah pusat Rp42 miliar. Namun pada tahun ini, kedua pos pendapatan itu nihil.

Dikatakannya, pada anggaran 2010, Muaraenim hanya mendapatkan dana alokasi umum (DAU) Rp371,8 miliar, DAK Rp14,8 miliar, dana pembangunan jalan Rp6.826 miliar, dana air bersih (PDAM) Rp935 juta, pertanian Rp6.114 miliar, dan keluarga berencana Rp966 juta.

Sedangkan dana perimbangan minyak bumi dan gas bumi jumlahnya baru akan diketahui setelah direkon pada akhir November mendatang.

Pastinya, dengan hilangnya dana DAK pendidikan dan adhoc tersebut, maka RAPBD Muaraenim tahun 2010 dari hasil perhitungan sementara diperkirakan sebesar Rp904 miliar lebih.

Nasib hampir sama dirasakan Pemkab OKU. Dalam sidang paripurna DPRD OKU, kemarin, terungkap APBD Perubahan OKU 2009 direncanakan Rp613.991.196.967 mengalami penurunan Rp3.751.934.495 atau 0,61 persen dari APBD awal yang sebesar Rp617.743.131462.

Penurunan disebabkan juga turunnya pendapatan dari dana perimbangan sebelumnya berjumlah Rp520.153.487.332 berubah menjadi Rp504.120.508.201.

Selanjutnya, pendapatan dari lain-lain sebelumnya Rp27.930.046.591 berubah menjadi Rp25.892.950.591 mengalami penurunan sebesar Rp2.037.096.000.

Turunnya, pendapatan membuat pos belanja daerah ikut turun yang semula direncanakan Rp613.991.196.967 menjadi Rp3.751.934.495 atau sebesar 0,62 persen dari APBD OKU awal yang sebesar Rp617.743.131.462. /nur/her

BACK | HOME